JAKARTA--bkkbn online : Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI, Inne Sylviane mengimbau pemerintah untuk segera merevolusi paradigma program KB untuk melindungi perempuan dari kematian yang sia-sia.
Menurut Inne, Senin (6/12), pemahaman tentang KB harus dilihat bukan hanya sebagai pelayanan alat kontrasepsi saja, tetapi juga hendaknya jauh lebih luas. Masyarakat perlu merencanakan berkeluarga, perencanaan memiliki anak atau tidak dan juga berapa jumlahnya, perencanaan pendidikan dan kesehatan, serta perencanaan masa depan.
"Oleh sebab itu, pelayanan KB harus juga meliputi pendidikan kesehatan reproduksi sejak dini, penanganan kegagalan KB dan kehamilan yang tak diinginkan (KTD), termasuk juga pendidikan terhadap laki-laki dan mendorong mereka untuk lebih peduli dan mengambil peran dalam program KB," papar Inne.
Inne mengharapkan pelayanan KB terintegrasi dengan pelayanan dasar sosial di tingkat desa yang selama ini dikenal sebagai Posyandu. Selain itu, negara selain harus mempromosikan paradigma baru tentang KB dan melakukan pendidikan yang benar tentang perencanaan keluarga, juga turut menjamin ketersediaan alat kontrasepsi bagi semua orang yang membutuhkan, karena tingginya 'unmeet need' KB (9,1 persen) dan CPR(61 persen) dengan melibatkan unsur-unsur stakeholder di masyarakat, yaitu pemerintah lokal, institusi kesehatan, institusi KB dan LSM.(din).
Menurut Inne, Senin (6/12), pemahaman tentang KB harus dilihat bukan hanya sebagai pelayanan alat kontrasepsi saja, tetapi juga hendaknya jauh lebih luas. Masyarakat perlu merencanakan berkeluarga, perencanaan memiliki anak atau tidak dan juga berapa jumlahnya, perencanaan pendidikan dan kesehatan, serta perencanaan masa depan.
"Oleh sebab itu, pelayanan KB harus juga meliputi pendidikan kesehatan reproduksi sejak dini, penanganan kegagalan KB dan kehamilan yang tak diinginkan (KTD), termasuk juga pendidikan terhadap laki-laki dan mendorong mereka untuk lebih peduli dan mengambil peran dalam program KB," papar Inne.
Inne mengharapkan pelayanan KB terintegrasi dengan pelayanan dasar sosial di tingkat desa yang selama ini dikenal sebagai Posyandu. Selain itu, negara selain harus mempromosikan paradigma baru tentang KB dan melakukan pendidikan yang benar tentang perencanaan keluarga, juga turut menjamin ketersediaan alat kontrasepsi bagi semua orang yang membutuhkan, karena tingginya 'unmeet need' KB (9,1 persen) dan CPR(61 persen) dengan melibatkan unsur-unsur stakeholder di masyarakat, yaitu pemerintah lokal, institusi kesehatan, institusi KB dan LSM.(din).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar